Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menyatakan bahwa di masa lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pernah merasa takut terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena keberhasilannya dalam menangkap berbagai pejabat tinggi, termasuk Ketua DPR dan hakim konstitusi.
Misalnya, pada tahun 2017, KPK berhasil menangkap Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Selain itu, pada tahun 2013, KPK juga menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, dalam kasus penyuapan. Banyak menteri dan elit partai politik lainnya, seperti Edhy Prabowo, Juliari Batubara, Imam Nahrawi, Romahurmuziy, dan Syahrul Yasin Limpo (SYL), juga ditangkap oleh KPK. Benny menyampaikan bahwa karena prestasi-prestasi ini, DPR saat itu menganggap KPK seperti "teroris" yang menakutkan. Pernyataan ini disampaikan Benny dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin, 1 Juli 2024.
"Suatu ketika di masa lalu, saya pernah menegaskan bahwa bagi kami di DPR itu, KPK itu seperti teroris, menakutkan. Maksudnya bukan ini, sungguh menakutkan," ujar Benny, sebagaimana dikutip Kompas.com. "Bayangkan, ketua dewan ditangkap KPK, luar biasa. Ini kita alami, Ketua DPR ditangkap KPK, jangankan anggota, ketua saja ditangkap," sambungnya.
Benny menjelaskan bahwa KPK juga mencatat sejarah dengan menangkap seorang Hakim Agung. Menurutnya, Hakim Agung selama ini dianggap suci dan sebagai wakil Tuhan di dunia. Namun, meskipun memiliki status tersebut, mereka tetap bisa ditangkap oleh KPK. "Di era KPK ada, tidak ada lagi kebanggaan jadi pembantu Presiden, menteri pun ditangkap kena OTT. Hakim MK juga begitu, bahkan Ketua MK dicokok KPK. Kena OTT. Luar biasa," terang Benny.
"Padahal Hakim MK ini Wakil Tuhan generasi setelah Hakim Tuhan, Wakil Tuhan di MA. Ada dua lembaga yang punya Wakil Tuhan, yaitu MA dan MK. Wakil Tuhan yang nampak di dunia. KPK bukan Wakil Tuhan, saya rasa itu benar. Meskipun bukan Wakil Tuhan, KPK bisa menangkap wakil-wakil Tuhan ini," lanjutnya.
Benny mengungkapkan bahwa ia menceritakan hal tersebut di hadapan Ketua KPK Nawawi Pomolango untuk mengingatkan bahwa KPK memiliki kewenangan yang luar biasa. Menurutnya, kewenangan luar biasa ini tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Sadar akan kewenangan yang luar biasa itu, UU menegaskan KPK harus diawasi ketat. Dan salah satu lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan itu adalah DPR. Kami ini meskipun lembaga kami juga banyak juga teman-teman yang ditangkap oleh KPK, itulah indahnya demokrasi itu," imbuh Benny.
Pemerintah Indonesia memanfaatkan APBN tahun 2024 untuk mendorong kesejahteraan dan dampak positif s...
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menyatakan bahwa di masa lalu, Dewan Pe...
JAKARTA - PT Pos Indonesia (PosIND) berkolaborasi dengan Koperasi Nusantara (KOPNUS) meluncurkan pro...
JAKARTA - PT Pos Indonesia akan menggelar pameran dan kompetisi filateli bertaraf internasional di J...
SURABAYA, 2 JULI 2024 - Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, Jawa Timur ber...
JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) resmi membuka Pameran dan Kompetisi Filateli Internasional 202...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menentukan status hukum YA dan HK terkait dugaan korupsi di...
SURABAYA - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menurunkan kemiskinan di wilayahnya ...
Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden, mengomentari rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk me...
BANDUNG, 19 Juli 2024 - PT PLN (Persero) kembali menggelar program Gelegar PLN Mobile sebagai bentuk...
BANDUNG - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meluncurkan program Gelegar PLN Mobile 2024 di Cihampel...
SURABAYA - PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama PT ASAB...
Aplikasi Pos Giro Cash (PGC) dari PT Pos Indonesia (Persero) berhasil meraih Prominent Award dalam k...
Muslimat NU se-Provinsi Banten resmi menyatakan dukungannya kepada Airin Rachmi Diany untuk maju seb...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum selesai. S...
Untuk kenyamanan penggunaan listrik di rumah, pelanggan PLN dapat mengajukan tambah daya listrik den...
Upaya menciptakan pasangan tunggal dengan memborong semua partai politik di Pilkada Banten kembali m...
JAKARTA - Pertamina Patra Niaga turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaa...
JAKARTA - Pertamina Patra Niaga turut merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesi...
CIPUTAT - Kabar membanggakan datang dari Kota Tangerang Selatan di peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)...
Bakal Calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany terus unggul dengan elektabilitas tertinggi dalam ril...
Mantan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany dinilai masih berpeluang untuk maju d...
JAKARTA - Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negera (CASN) 2024 dimulai pada 20 Agustus, pukul 17.08.4...
BANDUNG - Agustus menjadi bulan spesial bagi PT Pos Indonesia (Persero). Selain bulan Kemerdekaan Re...
JAKARTA - PT PLN (Persero) terus berupaya memperluas segmentasi pasar untuk penggunaan aplikasi digi...
SEMARANG - PT Pos Indonesia (Persero) kembali menjalankan amanah pemerintah untuk menyalurkan bantua...
BANDUNG — PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND menggelar turnamen futsal bertajuk 'Pospay Cup 20...
Presiden Joko Widodo memimpin apel persiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpi...
BANDUNG - Pospay Run 2024 sukses diselenggarakan di kota Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, (3/11/202...
© Copyright 2024 Bunyi Bangka - All Rights Reserved